BPK Kawal Harta Negara Demi Kesejahteraan Rakyat


Indonesia merupakan negara yang kaya, negara yang memiliki minyak, batu bara, gas alam, emas, nikel, tembaga, dan berbagai komoditas lain yang diminati pasar internasional. Bahkan negara ini juga memiliki lahan yang subur untuk pertanian, lautnya luas dengan spesies ikan yang banyak serta tempat-tempat wisata yang indah dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia sering kali di perkirakan bakal menjadi salah satu negara maju di masa mendatang. Kekayaan Indonesia jika dihitung-hitung dan diberdayakan dengan baik pastinya dapat bersaing dengan negara-negara maju. Tetapi Indonesia masih perlu waktu untuk belajar banyak hal untuk menjadi negara maju.  Terdapat beberapa faktor penyebab Indonesia belum bisa menuju negara maju:

Pengetahuan Tentang Iptek yang Masih Tertinggal
Pembangunan dan pengembangan bidang Iptek di Indonesia masih menghadapi banyak sekali permasalahan. Termasuk di antaranya adalah masih rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), minimnya anggaran pengembangan Iptek, serta belum terjalinnya komunikasi yang baik dan berkesinambungan antara pengembang Iptek dengan para pengguna Iptek, khususnya dunia industri. Implementasi teknologi yang baik dan efisien, tentu sangat bermanfaat guna mendorong berbagai macam hal seperti yang dilakukan oleh banyak negara maju, mulai dari industri, pendidikan, hingga kesehatan.

Kualitas Pendidikan Rendah
Kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih tertinggal dibanding kebanyakan negara lainnya. Fakta ini dapat terlihat dari masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh masyarakat Indonesia. Angka partisipasi penduduk dalam kegiatan pendidikan pun terbilang masih minim. Ditambah lagi, akses terhadap fasilitas penunjang dan kualitas pendidikan masih belum merata dan cenderung sangat kurang. Bahkan ada yang sampai berada di bawah standar kualitas pendidikan pada umumnya.

Perekonomian Masyarakat Masih Lemah
keadaan ekonomi masyarakat Indonesia masih kalah jauh untuk disetarakan dengan ekonomi di kebanyakan negara maju. Terbukti dari Laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran yang masih tinggi serta Perekonomian negara dan investasi masih tergantung pada negara maju.

Masih Banyak Korupsi
Di Indonesia sangat sulit menemukan orang yang jujur, sementara untuk menemukan orang yang tidak jujur sangatlah mudah contohnya saja koruptor, mereka memperkaya diri sendiri dengan cara menggelapkan uang masyarakat yang bukan haknya. Dampak dari korupsi sangat besar terhadap negara terutama dalam bidang ekonomi. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya malah tidak mendapatkan, sehingga kemiskinan terjadi di mana-mana. Indonesia tidak butuh orang yang pintar, yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah orang yang jujur. Percuma pintar tetapi tidak jujur, malah akan membuat Indonesia menjadi semakin hancur.

Itu merupakan beberapa faktor penghambat indonesia menjadi negara maju. Menurut saya yang paling berbahaya ialah korupsi harta negara. Itu merupakan suatu hal yang amat tercela mengambil hak yang harusnya diberikan untuk orang membutuhkan. Karena pada hakikatnya suatu negara maju, ketika rakyatnya dapat hidup dengan sejahtera di negaranya sendiri. Tetapi kenyataannya masih banyak rakyat yang dijajah di negaranya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih progresif mengenai pemeriksaan keuangan negara.

Namun, perlu kalian ketahui bahwa keuangan negara itu tidak selamanya berupa uang saja. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ini merupakan bentuk dari keuangan negara :


Indonesia memiliki lembaga di luar pemerintahan yang bertugas untuk memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara, lembaga itu ialah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Di mana BPK memiliki tujuan Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Dilihat dari tujuannya indonesia sangat membutuhkan peran BPK untuk mengkawal harta negara agar terhindar dari para koruptor.

Terbukti pada semester I tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp13,70 triliun. Jumlah itu berasal dari penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara, koreksi subsidi, dan koreksi cost recovery.  Menurut Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam acara penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta.

Jika dihitung-hitung dengan dana Rp13,70 triliun dapat digunakan untuk membangun sekolah-sekolah yang layak, memperbaiki akses jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, pelestarian budaya dan satwa yang ada di Indonesia. Semua hal itu lebih bermanfaat ketimbang masuk ke kantong para koruptor.

BPK bukan sekadar institusi pemerintahan saja, melainkan lembaga negara yang keberadaannya telah diatur langsung dalam UUD 1945. Untuk lebih memantapkan tugas BPK telah diatur dalam UUD Tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri yaitu pada BAB VIII A dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. BPK juga telah bebas dan mandiri dalam menjalankan proses penentuan objek pemeriksaan, perencanaan, pelaksanaan penentuan waktu, serta metode pemeriksaan dan penyajian laporan pemeriksaan yang telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat 1 A UU No. 15 Tahun 2006. Untuk menunjang tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu :


Saat proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh para akuntan publik yang profesional. Penjaminan pengendalian mutu dilakukan oleh tim secara mandiri selama pemeriksaan serta sesuai standar dan pedoman peraturan pemeriksaan yang berlaku. Sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. Jadi tidak perlu diragukan lagi kinerja dari BPK. Inilah proses mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam mengawal harta negara :


Dalam menjalankan tugasnya BPK memiliki landasan nilai-nilai yang dipegang teguh. Nilai-nilai ini di terapkan kepada seluruh pegawai yang bertujuan untuk mencapai tujuan BPK. Terdapat 3 nilai-nilai yang diterapkan yaitu :
Integritas
Membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Independensi
Menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Profesionalisme
Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.


Untuk pencapai tujuannya BPK juga memerlukan bantuan rakyat Indonesia. Seperti halnya KPK yang mendapat dukungan kuat dari rakyat. Ini merupakan upaya penguatan BPK dari luar. Karena upaya BPK untuk  mewujudkan tata kelola keuangan negara secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Sekurang-kurangnya, rakyat memiliki kepercayaan yang besar terhadap BPK, sebagai lembaga yang benar-benar independen, berintegritas, dan profesional.

Karena bukan hanya BPK yang bertanggung jawab untuk mengawal harta negara. Perlu adanya peran masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut. Masyarakat perlu bekerja sama dengan BPK untuk meringkus para tikus-tikus menggerogoti harta negara kita yang hanya memikirkan kepuasan dirinya saja. Jangan takut bersuara ketika melihat yang salah karena diam bukan lagi emas. BPK memberi jalan untuk masyarakat ikut andil dalam tugasnya, jika menemukan hal-hal yang salah atau tidak sesuai dengan aturan negara masyarakat dapat membuat laporan di laman pengaduan masyarakat Klik Disini. Mari membuka mata untuk Indonesia yang lebih baik.

2 komentar

  1. Abby Onety21 Februari 2018 pukul 17.32

    Baru tahu klo fungsi BPK kek gini. Luar biasa ya.. sukses BPK

    BalasHapus
  2. fillyawie22 Februari 2018 pukul 07.59

    Harga listrik dan kebutuhan pokok yang semakin mahal adalah kendala yang terasa nyata bagi rakyat kecil seperti saya ini. Semoga BPK bisa mengawal harta negara dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera.

    BalasHapus