Indonesia
merupakan negara yang kaya, negara yang memiliki minyak, batu bara, gas alam,
emas, nikel, tembaga, dan berbagai komoditas lain yang diminati pasar
internasional. Bahkan negara ini juga memiliki lahan yang subur untuk
pertanian, lautnya luas dengan spesies ikan yang banyak serta tempat-tempat
wisata yang indah dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia sering kali
di perkirakan bakal menjadi salah satu negara maju di masa mendatang. Kekayaan
Indonesia jika dihitung-hitung dan diberdayakan dengan baik pastinya dapat
bersaing dengan negara-negara maju. Tetapi Indonesia masih perlu waktu untuk
belajar banyak hal untuk menjadi negara maju.
Terdapat beberapa faktor penyebab Indonesia belum bisa menuju negara
maju:
Pengetahuan
Tentang Iptek yang Masih Tertinggal
Pembangunan dan
pengembangan bidang Iptek di Indonesia masih menghadapi banyak sekali
permasalahan. Termasuk di antaranya adalah masih rendahnya kualitas SDM (Sumber
Daya Manusia), minimnya anggaran pengembangan Iptek, serta belum terjalinnya
komunikasi yang baik dan berkesinambungan antara pengembang Iptek dengan para
pengguna Iptek, khususnya dunia industri. Implementasi teknologi yang baik dan
efisien, tentu sangat bermanfaat guna mendorong berbagai macam hal seperti yang
dilakukan oleh banyak negara maju, mulai dari industri, pendidikan, hingga
kesehatan.
Kualitas
Pendidikan Rendah
Kondisi pendidikan di Indonesia
dapat dikatakan masih tertinggal dibanding kebanyakan negara lainnya. Fakta ini
dapat terlihat dari masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan yang dapat
dicapai oleh masyarakat Indonesia. Angka partisipasi penduduk dalam kegiatan
pendidikan pun terbilang masih minim. Ditambah lagi, akses terhadap fasilitas
penunjang dan kualitas pendidikan masih belum merata dan cenderung sangat
kurang. Bahkan ada yang sampai berada di bawah standar kualitas pendidikan pada
umumnya.
Perekonomian
Masyarakat Masih Lemah
keadaan ekonomi masyarakat Indonesia
masih kalah jauh untuk disetarakan dengan ekonomi di kebanyakan negara maju.
Terbukti dari Laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran yang masih tinggi serta Perekonomian negara dan investasi masih tergantung
pada negara maju.
Masih
Banyak Korupsi
Di
Indonesia sangat sulit menemukan orang yang jujur, sementara untuk menemukan
orang yang tidak jujur sangatlah mudah contohnya saja koruptor, mereka
memperkaya diri sendiri dengan cara menggelapkan uang masyarakat yang bukan
haknya. Dampak dari korupsi sangat besar terhadap negara terutama dalam bidang
ekonomi. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya malah tidak mendapatkan,
sehingga kemiskinan terjadi di mana-mana. Indonesia tidak butuh orang yang
pintar, yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah orang yang jujur. Percuma pintar
tetapi tidak jujur, malah akan membuat Indonesia menjadi semakin hancur.
Itu merupakan
beberapa faktor penghambat indonesia menjadi negara maju. Menurut saya yang
paling berbahaya ialah korupsi harta negara. Itu merupakan suatu hal yang amat
tercela mengambil hak yang harusnya diberikan untuk orang membutuhkan. Karena
pada hakikatnya suatu negara maju, ketika rakyatnya dapat hidup dengan
sejahtera di negaranya sendiri. Tetapi kenyataannya masih banyak rakyat yang
dijajah di negaranya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih
progresif mengenai pemeriksaan keuangan negara.
Namun, perlu kalian ketahui bahwa
keuangan negara itu tidak selamanya berupa uang saja. Dalam Undang-Undang No.
17 Tahun 2003 menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ini merupakan bentuk dari keuangan
negara :
Indonesia memiliki lembaga di luar
pemerintahan yang bertugas untuk memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan
keuangan negara, lembaga itu ialah BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan). Di mana BPK memiliki tujuan Meningkatkan manfaat
hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk
mencapai tujuan negara serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam
mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Dilihat
dari tujuannya indonesia sangat membutuhkan peran BPK untuk mengkawal harta
negara agar terhindar dari para koruptor.
Terbukti pada
semester I tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK) telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp13,70 triliun.
Jumlah itu berasal dari penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara, koreksi
subsidi, dan koreksi cost
recovery. Menurut Ketua
BPK, Moermahadi Soerja Djanegara,
dalam acara penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017
kepada Presiden Joko
Widodo, di Istana Negara, Jakarta.
Jika
dihitung-hitung dengan dana Rp13,70 triliun dapat digunakan untuk membangun
sekolah-sekolah yang layak, memperbaiki akses jalan, peningkatan pelayanan
kesehatan, pelestarian budaya dan satwa yang ada di Indonesia. Semua hal itu
lebih bermanfaat ketimbang masuk ke kantong para koruptor.
BPK bukan sekadar institusi
pemerintahan saja, melainkan lembaga negara yang keberadaannya telah diatur
langsung dalam UUD 1945. Untuk lebih memantapkan tugas BPK telah diatur dalam
UUD Tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK hanya diatur
dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945
dikembangkan menjadi satu bab tersendiri yaitu pada BAB VIII A dengan tiga
pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. BPK juga telah bebas dan mandiri
dalam menjalankan proses penentuan objek pemeriksaan, perencanaan, pelaksanaan
penentuan waktu, serta metode pemeriksaan dan penyajian laporan pemeriksaan
yang telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat 1 A UU
No. 15 Tahun 2006. Untuk menunjang tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat
Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu :
Saat
proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK
dilakukan oleh para akuntan publik yang profesional. Penjaminan pengendalian
mutu dilakukan oleh tim secara mandiri selama pemeriksaan serta sesuai standar
dan pedoman peraturan pemeriksaan yang berlaku. Sistem pengendalian mutu BPK
ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota
organisasi pemeriksa keuangan sedunia. Jadi tidak perlu diragukan lagi kinerja
dari BPK. Inilah proses mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam
mengawal harta negara :
Dalam
menjalankan tugasnya BPK memiliki landasan nilai-nilai yang dipegang teguh.
Nilai-nilai ini di terapkan kepada seluruh pegawai yang bertujuan untuk
mencapai tujuan BPK. Terdapat 3 nilai-nilai yang diterapkan yaitu :
Integritas
Membangun
nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan
prinsip, nilai, dan keputusan.
Independensi
Menjunjung
tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu.
Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam
sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, atau organisasi
yang dapat mempengaruhi independensi.
Profesionalisme
Membangun
nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan
kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
Untuk pencapai
tujuannya BPK juga memerlukan bantuan rakyat Indonesia. Seperti halnya KPK yang
mendapat dukungan kuat dari rakyat. Ini merupakan upaya penguatan BPK dari
luar. Karena upaya BPK untuk mewujudkan
tata kelola keuangan negara secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Sekurang-kurangnya,
rakyat memiliki kepercayaan yang besar terhadap BPK, sebagai lembaga yang
benar-benar independen, berintegritas, dan profesional.
Karena bukan hanya BPK yang
bertanggung jawab untuk mengawal harta negara. Perlu adanya peran masyarakat
untuk mewujudkan hal tersebut. Masyarakat perlu bekerja sama dengan BPK untuk
meringkus para tikus-tikus menggerogoti harta negara kita yang hanya memikirkan
kepuasan dirinya saja. Jangan takut bersuara ketika melihat yang salah karena
diam bukan lagi emas. BPK memberi jalan untuk masyarakat ikut andil dalam tugasnya,
jika menemukan hal-hal yang salah atau tidak sesuai dengan aturan negara
masyarakat dapat membuat laporan di laman pengaduan masyarakat Klik Disini.
Mari membuka mata untuk Indonesia yang lebih baik.
Tulisan ini diikut sertakan dalam Blog Competition BPK Kawal Harta Negara
Baca Juga :
